Surat "Hilang" di PKS Kuningan, Siapa Bermain?

KUNINGAN – Satu surat. Tiga versi. Publik dibuat bingung. Di tengah polemik pergantian Ketua Fraksi PKS Kuningan, fakta justru makin kabur. Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdi mengaku tak pernah menerima surat. Sebaliknya, Ketua DPD PKS Kuningan Dwi Basyuni Natsir menyatakan surat sudah dikirim.

Lebih jauh lagi, versi internal menyebut dokumen itu bahkan sudah lama diserahkan. Lantas, ke mana surat itu? Hilang? Tertahan? Atau… sengaja “dihilangkan”?

Tiga Versi, Satu Pasti Bermasalah.

Ketua Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Manap Suharnap, menyebut situasi ini tidak bisa lagi ditoleransi sebagai miskomunikasi. “Tiga pernyataan, tiga arah. Ini bukan beda persepsi. Ini benturan fakta,” tegasnya.

Menurut Manap, dalam sistem administrasi resmi, mustahil surat tidak meninggalkan jejak. Setiap dokumen pasti memiliki nomor agenda, tanda terima, dan arsip masuk.

“Kalau tidak ada jejak, ada yang tidak beres. Sesederhana itu,” ujarnya.

Dua Skenario: Bohong atau Bermain

FORMASI membeberkan dua kemungkinan. Keduanya sama-sama serius. Pertama, surat tidak pernah dikirim. Artinya, ada kebohongan dari internal partai.

Kedua, surat dikirim tapi “menghilang” di jalur administrasi. Ini membuka dugaan permainan. “Tidak ada opsi ketiga. Pilihannya cuma itu,” kata Manap.

Nada bicaranya tegas: ini bukan lagi kelalaian. Bau Pembangkangan. Kecurigaan makin kuat setelah keputusan DPP PKS sejak Januari 2026 belum juga dijalankan.

Padahal, keputusan pusat seharusnya bersifat mengikat. “Kalau berbulan-bulan tidak dijalankan, itu bukan lalai. Itu pembangkangan,” tegas Manap.

Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya kekuatan di luar struktur resmi yang ikut mengendalikan situasi.“Jangan-jangan ada ‘remote control’ di luar sistem,” sindirnya.

DPRD Ikut Disorot

FORMASI juga menyorot DPRD Kuningan. Transparansi diminta dibuka. Data surat masuk, buku agenda, hingga bukti penerimaan diminta ditunjukkan ke publik. “Kalau memang tidak ada surat, tunjukkan. Biar terang,” kata Manap.

Sikap diam dinilai justru memperkeruh keadaan.

Krisis Integritas

Sekjen FORMASI Rokhim Wahyono menyebut kasus ini sudah masuk kategori serius. “Ini krisis integritas, bukan sekadar konflik internal,” tegasnya.

Menurutnya, jika dokumen resmi saja bisa “raib”, maka kepercayaan publik sedang dipertaruhkan.

Efek Domino

Dampaknya diprediksi tidak kecil: Kepercayaan publik terhadap PKS Kuningan tergerus. Legitimasi kepemimpinan DPD dipertanyakan. Potensi intervensi DPP terbuka lebar. Konflik internal fraksi bisa meledak. “Ini bisa jadi bom waktu politik,” ujar Manap.

Ultimatum: Buka atau Terbongkar

FORMASI tak memberi banyak ruang. Bukti diminta dibuka. Jika tidak? “Kami anggap ini kebohongan publik. Dan akan kami bawa ke level pusat,” tegas Manap.

Langkah lanjutan, termasuk dorongan menjadi isu nasional, sudah disiapkan.

Ujungnya: Siapa Jujur?

Di tengah simpang siur ini, satu hal menjadi pertanyaan besar. Siapa yang jujur? “Publik tidak butuh narasi. Publik butuh bukti,” pungkas Manap. (Pin)